Sibuknya negara ini. Barusan lewat di Thread Ig, kalau mau jadi anggota DPR harus lulus S2, lulus TKD, lulus psikotes. Wah kok setuju ya... Mereka wakil rakyat, ya harus pinter, karena mau membangun bangsa. Kalau perlu ditambah syarat, sudah ada bukti pengaruh dan manfaatnya ke masyarakat. Jangan hanya awardee LPDP saja yang harus membuat esai mengenai kontribusinya untuk negara ini. Yang mereka dapatkan toh cuma biaya sekolah dan biaya hidup.. Ga ada dana aspirasi yang mereka bawa.
Mungkin ini terpicu dari hasil wawancara seorang anggota DPR di TV Nasional, yang tidak mau disamakan dengan rakyatnya. Merasa gajinya harus besar. Dan mengatakan host yang mewancarainya cacat pikiran. Dari data begitu banyak masyarakat yang diwakili oleh WAKIL RAKYAT ini memang hidup di garis kemiskinan, berapa banyak lulusan perguruan tinggi yang hanya mendapatkan gaji 2juta-3juta. Rakyat kecil gaji kecil atau upah kecil inilah yang ikut memilih wakil rakyat terhormat ini. Dengan himbauan pakailah gak konstitusinya, dapatkan wakil rakyat yang bisa menyampaikan aspirasi kalian. Melihat keadaan sekarang, wajarkah mereka marah?
Apa yang dipertontonkan sekarang, gaji mereka atau tunjangan mereka naik, atau mereka joget, atau sibuk klarifikasi, sibuk dari satu podcast ke podcast lain, sibuk ke TV, untuk menyampaikan ga jadi naik, ga ada yang mereka terima. Lalu ucapan siapa yang harus masyarakat percaya???
Kata-kata mereka tidak sejalan dengan perbuatan. Masyarakat makin tercekik. Sampai ada hastag #janganbayarpajak, saking muaknya masyarakat melihat wakil rakyatnya, kluarganya, aparat yang digaji dengan uang pajak sibuk flexing, sibuk menyampaikan ke khalayak media sosial berapa berhasilnya mereka memakai uang, mendapatkan fasilitas pengawalan mulai dari ke salon sampai ke luar negeri dengan alasan menemani anak lomba. Bahkan ada kepala lembaga suatu daerah, mengeluarkan surat tugas dengan kop surat resmi untuk ASN jadi panitia pernikahan anaknya. Tapa surat tugas itu semua, bila terbangun rasa kekeluargaan, ada anak kolega yang menikah, menjadi panitia pun ga masalah, yang penting jangan dipakai uang rakyatnya pak.
Belum lagi ada anggota DPR karena tidak punya kemampuan publik speaking yang mumpuni justru menambah kemarahan rakyat. Kami tidak apa-apa di demo, lah pas di demo mereka disemprot gas air mata (sepertinya odol laku keras di masa demo ini), pas demo ojol terlindas mobil aparat. Jadi demo yang kami lihat sekarang ojol vs DPR. Yang awalnya bukan hanya mewakili satu profesi saja. Tapi ya sudahlah, semoga bisa selesai masalah ini satu pernsatu.
Dengan hijaunya atau orangenya atau kuningnya jalanan, dengan seragam para ojol, ini menunjukkan profesi ini banyak digeluti oleh rakyat yang memilih wakil rakyat yang terhormat. Tanggal 28 Agustus sebenarnya juga ada demo para buruh, setiap demo mereka juga rame sekali. Artinya, itulah pekerjaan pekerjaan rakyat yang diwakilkan oleh Bapak Ibu yang duduk di ruang ber AC di gedung DPR.
Kalaulah syarat di atas disahkan. Kebayangkan calon anggota DPR akan belajar dengan giat di bangku sekolah dan kuliah, kalau sudah lulus dan punya ijazah akan sibuk bimbel sana- sini, Bimbel TKD untuk calon DPR. Bimbel public speaking untuk calon DPR, Bimbel Psikotest untuk calon DPR. Dan banyak bimbel lagi agar mereka belajar sebelum jadi anggota. DPR. Bukan belajar setelah jadi anggota DPR. Bayangkan betapa banyak lapangan kerja yang terbentuk dengan banyaknya bimbel yang terbentuk. Betapa banyak guru-guru bisa side job sebagai pengajar bimbel anggota DPR. Guru-guru honorer juga bisa ikutan karena masih belum diangkat juga sebagai PNS. Woow kan. Gaji mereka yang kecil yang disampaikan menteri keuangan sebagian "beban negara", bisa membantu diri mereka sendiri untuk hidup lebih layak.
Tapi eh tapi kalau udah ada test test gini.. Bakal ada ada calo ga ya? 🫢